masukkan script iklan disini
BANDA ACEH | Strateginews — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menerima audiensi sekitar 15 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Posko Penanggulangan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh memaparkan perkembangan penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Audiensi yang berlangsung dalam suasana dialogis itu turut dihadiri para asisten Sekda:
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA),
sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pimpinan biro terkait, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh.
Dalam pemaparannya, M. Nasir menegaskan bahwa penanganan pascabencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, melainkan juga pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan kota.
Luasnya wilayah terdampak membuat proses pemulihan membutuhkan waktu, koordinasi lintas sektor, dan dukungan anggaran yang memadai.
“Dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi kali ini sangat luas, bahkan melampaui cakupan kerusakan yang pernah dialami pada sejumlah wilayah pasca tsunami 2004.”
“Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan keterlibatan seluruh pihak serta dukungan pembiayaan yang kuat,” ujar M. Nasir.
Menurutnya, Aceh saat ini masih berada pada masa transisi darurat menuju tahap pemulihan yang berlangsung hingga 28 Juli 2026.
Pemerintah Aceh berharap setelah masa transisi berakhir, daerah ini dapat memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara penuh sehingga percepatan pembangunan kembali dapat dilakukan secara lebih optimal.
Hampir 396 Ribu Rumah Membutuhkan Penanganan
Berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi data terbaru, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Aceh mencapai 395.873 unit rumah.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan program penanganan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Program pemulihan saat ini didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2025 serta tambahan skema Transfer ke Daerah (TKD).
Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai sekitar 50 persen dari target yang ditetapkan.
Meski demikian, Pemerintah Aceh masih berharap adanya dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat guna mempercepat proses pemulihan secara menyeluruh.
Ketersediaan pendanaan dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak.
Mahasiswa Diajak Memahami Kompleksitas Bencana
Audiensi tersebut juga menjadi ruang edukasi dan pertukaran gagasan antara pemerintah dan kalangan mahasiswa.
M. Nasir mengajak generasi muda Aceh untuk memahami skala kerusakan dan kompleksitas penanganan bencana yang sedang dihadapi daerah.
Keterlibatan mahasiswa dinilai penting dalam membangun kesadaran publik, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia akademik, dan masyarakat menjadi kunci utama agar proses pemulihan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang terdampak. (AT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar